Pembaruan terakhir: Jumat, 16 November 2018
shade

PTSP Bagian Integral dari Akreditasi Menuju E-Court

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap awal sampai penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu saja. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta terukur sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga tercapai pelayanan prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, terkoordinasi, akuntabel, dan aksesibilitas. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, tertanggal 26 Februari 2018 (Baca: SK 77), ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi (PT) dan pengadilan negeri (PN). Salah satu contoh transparansi melalui PTSP adalah tidak dibenarkannya panitera menandatangani surat atau akta di ruangannya sendiri, melainkan harus di meja PTSP.

Oleh karena itu, PTSP adalah bagian integral dari Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum (APM Badilum). Karena dengan telah terakreditasinya seluruh PT dan PN, sistem pendokumentasian sudah tertata dan terbenahi dengan baik, sehingga penerapan PTSP menjadi jauh lebih mudah dibandingkan jika pengadilannya belum terakreditasi. Itulah alasan mengapa saat ini hampir di seluruh pengadilan sudah menerapkan PTSP. PTSP pun dikatakan sebagai langkah kedua setelah APM yang harus diterapkan dengan baik di pengadilan. Dalam Tajuk di edisi terdahulu telah diulas bahwa langkah ketiga adalah penerapan e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik, yaitu pemutakhiran administrasi ke arah digitalisasi, sebagai salah satu ciri peradilan modern.

Namun demikian, disampingpenerapan digitalisasi peradilan, prima dan modernnya pengadilan juga terletak pada kualitas pelayanan yang paripurna terhadap pengguna pengadilan. Wujud dari hal ini tak lain dan tak bukan adalah pada PTSP itu sendiri. Terpeliharanya nilai-nilai luhur dari akreditasi yang telah diraih oleh pengadilan (aspek dokumentasi yang telah diimplementasikan dalam praktik peradilan sehari-hari) dan implementasi aplikasi e-court dengan baik dan konsekuen, dijembatani oleh pelayanan pengadilan di meja PTSP.

Berangkat dari pemahaman berdasarkan uraian di atas, salah satu parameter kualitas pelayanan di PTSP diukur dari kualitassumber daya manusia (SDM) yang bertugas di PTSP. Oleh karena yang memilih dan menentukan personel petugas PTSP adalah pimpinanpengadilan, maka dalam hal ini Ketua Pengadilan wajib memahami dan menguasai konsep, fungsi, dan prinsip PTSP, agar ia tidak salah memilih dan menempatkanpetugas berkualitas di meja PTSP.

Kegagalan di meja PTSP adalah kegagalan pimpinan pengadilan. Itulah yang menyebabkan secara prinsip penempatan tenaga honorer di meja PTSP tidak diperbolehkan. Dimungkinkannya penempatan tenaga honorer di meja PTSP sesuai SK 77 adalah merupakanultimum remidium, yakni apabila di pengadilan tersebut jumlah aparatur sipil negara (ASN) tidak mencukupiuntuk ditempatkan di PTSP. Itupun harus terlebih dahulu dibekali melalui pelatihan yang memadai agar tenaga honorer tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Kemudian, dari sisi aspek standar meja PTSP harus mematuhi ketentuan SK 77. Misalkan, ketentuan tinggi maksimal meja PTSP adalah 75 cm, dan ini bukanlah sebuah aturan yang dibuat tanpa pertimbangan. Ketentuan tersebut wajib dipatuhi karena dalam ukuran tinggi 75 cm tersebut terkandung filososi, di mana penyandang difabel dapat menggunakan PTSP dengan baik. Jangan seperti yang terjadi disalah satu pengadilan, di mana tinggi meja PTSP-nya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, sehingga diperintahkan kepada ketuanya untuk memotong tinggi meja agar sesuai denganketentuan tersebut.

Demikian juga pelaksanaan penilaian PTSP pada PN, yang sesuai Surat Edaran Dirjen Badilum No. 7 Tahun 2018 tertanggal 10 Juli 2018 memakai pedoman SK 77 tersebut, tanpa menutup kemungkinan dilakukannya inovasi untuk meningkatkan kualitas PTSP di satuan kerja (Satker) masing masing.

Inovasi seperti pengadaan atau peningkatan kualitas software yang dapat menghubungkan secara langsung petugas PTSPdengan back office, baik ketua, panitera, para panitera muda, dan lain-lain, menjadi penting untuk menambah nilai. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang lomba PTSP.

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  MELAYANI

Humas, Jakarta 27 September 2018.

Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih  dari perbuatan serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan nyata dan konkrit. Pelan tetapi pasti akan tercipta suasana yang bersih dari perbuatan mungkar dan menciptakan mindset sebagai pelayan dan pengadil yang haq dan benar.

Dalam berbagai kesempatan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan semua pimpinan tidak henti hentinya selalu membangun mindset kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung dalam menuju cita cita yaitu mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Membangun konstruksi bangunan badan peradilan yang agung, tentunya harus dilandasi oleh struktur fondasi yang sangat kuat dan menghujam sangat dalam di bumi hati sanubari aparatur Mahkamah Agung dan masyarakat.

Konstruksi yang dijadikan tiang pancang adalah : Menjaga kemandirian badan peradilan. Menjaga kemandirian badan peradilan merupakan salah satu prinsip utama bagi semua aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan sesuai amanat UUD 1945. Semua aparatur tanpa kecuali dengan tugas dan kewenangannya masing masing harus turut menjaga independensi dari intervensi pihak lain. Tugas utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang suci dan merupakan  salah satu sifat Tuhan, maka semua aparatur dalam mewujudkan harus dengan niat , ucapan , cara dan perbuatan suci.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan merupakan tugas mulia. Memberikan pelayanan bukan merupakan pekerjaan yang rendah, tetapi merupakan tugas dan pekerjaan yang sangat mulia. Allah swt  senantiasa memberikan pelayanan dan mengurus kepada seluruh hambanya, memberikan semua kebutuhan kepada seluruh makhluk dan alam semesta serta memberitahukan kepada umat manusia tujuan akhir yang hakiki, yaitu kembali kepada Sang Pencipta.

Dalam menuntun ke jalan yang benar dan menghindari berbagai kesesatan, Mahkamah Agung telah membuat dan memasang rambu rabu yang ditempatkan disemua tempat agar dapat dibaca dan dipatuhi, antara lain berbagai berbagai paket kebijakan berupa regulasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan aturan lainnya. Paket  kebijakan dan yang terkini adalah tentang AKREDITASI , PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN ELEKTRONIK COURT. Kebijakan tersebut merupakan petunjuk dan bentuk perhatian serta tanggung jawab Mahkamah Agung kepada negara dan masyarakat dalam menciptakan zone integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih  dan melayani.

Pimpinan merupakan salah satu unsur sangat penting dalam mengelola Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Pimpinan sangat menentukan arah , tujuan, haluan dan pengelolaan asset maupun sumberdaya manusia. Pimpinan yang baik adalah pemimpin yang amanah. Rasulullah bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Memilih pemimpin bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan pekerjaan yang sangat sulit. Dalam  memilih dan menyeleksi calon pimpinan pengadilan, Mahkamah Agung melakukan upaya dengan mengadadakan uji kepatutan dan kelayakan  atau fit and proper tes , untuk mendapatkan pimpinan pengadilan yang amanah. Amanah adalah akhlak yang mulia di antara akhlak-akhlak Islam dan merupakan asas di antara asas-asasnya. Amanah juga merupakan kewajiban agung yang dipikul manusia ketika langit, bumi, dan gunung-gunung enggan menerimanya karena besar dan beratnya.

Akreditasi, Pelayanan terpadu satu pintu dan elektronik court merupakan  amanah yang dibebankan oleh mahkamah agung kepada pimpinan pengadilan beserta jajarannya. Setiap masyarakat  ke pengadilan untuk mendapatkan pelayanan dalam bentuk apapun wajib melalui pintu utama yang telah ditentukan. Pintu utama tersebut merupakan pintu gerbang utama yang harus dilewati masyarakat dan pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan dalam suasana yang cepat, aman, santun, ramah.  Setiap masyarakat dan pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang sangat menyenangkan, saling menghormati dan saling menghargai baik dengan pelayan maupun yang dilayani. Pelayanan  disampaikan apa adanya, memberikan pelayanan dengan empatinya, maka secara tidak disadari maka dapat meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan.

Kita harus berkomitmen dan berjanji dalam hati bahwa kita bekerja dengan empati dan sepenuh  hati. Bekerja dengan tulus dan ikhlas, pasti tidak akan pernah merugi.  Hati hati  bahwa gaji itu hanya berupa uang dan sudah jelas dari institusi. Berapapun besarnya dan  dimanapun dibelanjakan pasti tidak pernah mencukupi, kecuali kita sadar dan mensyukuri. Yaqinlah   bahwa rejeki wujudnya bervariasi dan diperoleh dari ilahi yang maha memberi karena iman, datangnyapun tidak dapat diprediksi, meskipun tidak banyak tetapi tepat pada waktunya sehingga mencukupi. Yaqinlah semakin bersih dan melayani , rejeki kita akan semakin barokah dan tinggi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MARI.

 

EKSISTENSI DOKUMEN ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN PERDATA

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik.

Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik”. Selanjutnya dipertegas “dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUITE.

Tulisan ini secara khusus akan menguraikan eksistensi dokumen elektronik dalam persidangan perkara perdata sehingga tidak masuk pada ruang lingkup dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti lain dalam perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UUITE DAN PENGAKUAN TERHADAP DOKUMEN ELEKTRONIK

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUITE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUITE, khususnya dalam Pasal 6 UUITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

Simpulan singkatnya, SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan? Disinilah terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UUITE maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur "dijamin keutuhannya" pada Pasal 6 UUITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.

Dalam hal dokumen elektronik telah diserahkan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak berperkara, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut ? Ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa “Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu”. Dalam menjaga asas keterbukaan pembuktian dipersidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan/memperlihatkan dokumen elektronik dan inipun tidak diatur.

Selain itu, dokumen elektronik yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam Pasal 11 UUITE sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yakni a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan, c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.  Butir-butir kriteria di atas juga mengandung aspek keamanan dokumen elektronik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat 1 pada UUITE, diantaranya keaslian (authentication), keutuhan (integrity), dan anti penyangkalan (non repudiation). Berikut pembagian kriteria dalam Pasal 11 UU ITE dan aspek jaminan keamanan dalam Pasal 12 UU ITE: 

a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan (Keaslian/Authentication)

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (Keaslian/Authentication)

c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/Integrity)

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/Integrity)

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya (Anti Penyangkalan/Non Repudiation)

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (Anti Penyangkalan/Non Repudiation)

Tanda tangan elektronik yang mampu menjamin terpenuhinya butir a dan f adalah tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat "dipertanggungjawabkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUITE. Hal ini karena berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik serta dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Salah satu penyelenggara sertifikat digital atau elektronik, yang berisi tanda tangan digital dan identitas diri pemilik sertifikat yang telah berjalan adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dapat melayani keperluan lembaga pemerintah maupun selain pemerintah. Untuk memastikan standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informasi sedang menyusun regulasinya.

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, Peradilan Umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai  alat bukti.

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1.888 KUHPerdata. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UUITE maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandantangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

PENUTUP

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+

Alih Bahasa

Pencarian